PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah – Penjelasan, Contoh Soal dan Jawaban

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM Adalah pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor.

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Perbedaan antara PPN dengan PPnBM, yaitu PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi barang atau jasa, sedangkan PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat impor barang yang tergolong mewah atau pada waktu penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa tersebut di dalam Daerah Pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Karakteristik PPnBM

• Merupakan pungutan tambahan di samping PPN.

• Dikenakan satu kali pada saat impor (masuk daerah pabean) atau penyerahan BKP tergolong mewah oleh pabrikan yang memproduksi BKP tergolong mewah.

• PPn BM tidak dapat dikreditkan, meskipun PPn BM tidak dapat dikreditkan apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah maka PPn BM yang dibayar dapat diminta kembali (Pasal 10 Ayat (3) UU PPN1984.

Prinsip dan Pertimbangan Pemungutan PPnBM atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan:

• Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
• Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
• Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
• Mengamankan penerimanaan negara

Prinsip Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:

• Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
• Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut (lebih dari sekali atau hanya sekali saja)

Barang Kena Pajak Tegolong Mewah

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM ialah:

• Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
• Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
• Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
• Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

Dibebaskan dari Pengenaan PPn BM Berdasarkan Pasal 4 Kep Menkeu No. 355/KMK.03/2003 dibebaskan dari pengenaan PPn BM

1. Impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk kendaraan ambulans jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, dan angkutan umum.

2. Impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk tujuan protokoler kenegaraan.

3. Impor atau penyerahan di dalam daerah pabean kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan untuk dinas TNI atau Polri.

4. Impor atau penyerahan semua jenis kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk patroli TNI atau Polri.

Tidak Dikenakan PPn BM Berdasarkan Pasal 3 Kep. Menkeu No. 355/KMK 03/2003 tanggal 11 Agustus 2003, PPn BM tidak dikenakan, yakni:

1. Impor atau penyerahan kendaraan dalam keadaan complete knocked down (CKD sama dengan kendaraan untuk dirakit);

2. Impor atau penyerahan kendaraan berupa chassis;

3. Impor atau penyerahan kendaraan pengangkutan barang;

4. Impor atau penyerahaan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder sampai dengan 250 cc;

5. Impor atau penyerahan kendaraan bermotor untuk angkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi.

Perhitungan dan Pelaporan PPnBM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif PpnBM dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN). Sedangkan, untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN Impor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.

Berikut ini adalah langkah-langkah e-Filing PPnBM secara gratis di aplikasi OnlinePajak

1. Buat perhitungan, SPT Masa PPN 1111 di aplikasi e-SPT, kemudian ubah menjadi file CSV.

2. Daftar atau masuk ke aplikasi PPN OnlinePajak.

3. Buka menu e-Filing CSV pada navigasi menu.

4. Daftarkan EFIN Badan dan unggah file CSV Anda di aplikasi OnlinePajak

5. Dapatkan Bukti Pelaporan Elektronik sah dari DJP

Contoh Soal PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2) Seorang pabrikan parabola yang pemasarannya dilakukan melalui distributor yang kemudian menyerahkan kepada toko elektronik. Harga jual antara parabola dari pabrik adalah Rp4 juta yang terutang PPN 10% dan PPn BM 20%. Berapa konsumen harus membayar kepada toko elektronik, apabila nilai tambah yang diperhitungkan oleh distributor adalah Rp600.000,- sedangkan nilai tambah yang diperhitungkan oleh toko elektronik adalah Rp700.000,00?

Jawaban:

Pabrikan menyerahkan kepada distributorHarga jual = Rp4.000.000,-PPN 10% = Rp400.000,-(PM bagi distributor) PPn BM 20% = Rp800.000,-

Distributor menyerahkan kepada toko elektronikHarga = Rp4.000.000,-PPn BM dibayar = Rp800.000,-Nilai tambah = Rp600.000,-Harga jual = Rp5.400.000,-PPN terutang = Rp10% x (Rp5.400.000,- (-) Rp800.000)= Rp460.000,- (PM toko elektronik).

Toko elektronik menyerahkan kepada konsumenHarga beli parabola = Rp4.600.000,-PPn BM dibayar = Rp800.000,-Nilai tambah = Rp700.000,-Harga jual = Rp6.100.000,-PPN terutang: 10% x Rp6.100.000,- (-) Rp800.000,- = Rp530.000,-Harga dibayar oleh konsumen Rp6.630.000,-

Pola perhitungan tersebut mengalami perubahan sejak 1-1-2001 karena adanya perubahan dalam Pasal 1 angka 18 UU PPN 1984 menjadi:

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.