Peraturan Pajak Indonesia untuk Bisnis

Artikel kami di bawah ini menjelaskan semua yang perlu diketahui bisnis tentang cara membayar pajak perusahaan di Indonesia.

Rumah bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan teratas dalam daftar pantauan global sebagai salah satu pasar berkembang di Asia. Sejak melewati badai Krisis Keuangan Asia di akhir tahun sembilan puluhan, ia telah menjadi anggota G-20, mengurangi tingkat kemiskinan negaranya menjadi 9,78% pada tahun 2020 dan tumbuh menjadi pusat bagi yang semakin beragam dan tenaga kerja berbakat.

Bagi banyak bisnis internasional yang ingin hadir di Indonesia, memahami aturan yang mengatur sistem perpajakannya adalah bagian penting dalam meletakkan dasar untuk usaha yang sukses.

Berapa Pajak Penghasilan Perusahaan (badan) di Indonesia?

25%

Tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% dikenakan pada semua perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Aturan ini juga berlaku bagi perusahaan asing yang beroperasi melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Sistem Pajak Penghasilan Badan di Indonesia

Juga disebut sebagai “pajak penghasilan badan”. Tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% dikenakan pada semua perusahaan yang berdomisili di Indonesia.

Aturan ini juga berlaku bagi perusahaan asing yang beroperasi melalui Bentuk Usaha Tetap (PE) di Indonesia.

Namun, ada pengecualian untuk aturan tersebut. Seperti dalam kasus berikut ini:

Tarif pajak 20% untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menawarkan setidaknya 40% dari total modal sahamnya kepada publik.

Tarif pajak 12,55% untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM) dengan omset kotor tahunan di bawah Rp50 miliar.

Tarif pajak 0,5% untuk perusahaan dengan omset kotor tahunan di bawah Rp 4,8 miliar.

Perusahaan Tetap – Bentuk usaha tetap (BUT)

Dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia, perusahaan non-residen dianggap kena pajak jika menjalankan kegiatan bisnis berupa:

tempat manajemen
cabang perusahaan
kantor perwakilan
sebuah gedung perkantoran
Sebuah pabrik
sebuah bengkel
sebuah gudang
ruang untuk promosi dan penjualan
penambangan dan ekstraksi sumber daya alam
wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
lokasi perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan
pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh karyawan atau orang lain, sepanjang dilakukan tidak lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
seseorang atau perusahaan yang bertindak sebagai agen dependen
agen atau karyawan dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau mengasuransikan risiko di Indonesia
komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewakan, atau digunakan oleh penyedia transaksi elektronik untuk menjalankan bisnis melalui Internet.

Untuk apa pajak pendapatan perusahaan dikumpulkan?

Ini mencakup berbagai jenis transaksi seperti:

Impor barang
Penjualan barang kepada pemerintah
Penjualan atau pembelian produk tertentu
Jual beli barang yang sangat mewah
Pembayaran layanan tertentu.

Bentuk lain dari pajak perusahaan

Pajak pertambahan nilai (PPN)

Untuk bisnis yang terlibat dalam pengiriman barang dan jasa kena pajak yang melebihi jumlah tertentu dalam tahun fiskal, mereka diharuskan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN); suatu bentuk pajak konsumsi yang dikenakan atas pengiriman semua barang dan jasa di Indonesia hingga titik penjualan akhir. Contoh peristiwa kena pajak adalah:

Pengiriman lokal barang dan jasa kena pajak
Impor dan ekspor barang kena pajak
Penggunaan atau konsumsi barang / jasa kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar negeri
Ekspor barang dan jasa kena pajak tidak berwujud.

Tarif PPN

Tarif PPN standar adalah 10%. Namun, ada tarif pajak PPN nol untuk peristiwa kena pajak berikut:

Ekspor barang kena pajak
Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
Ekspor layanan kena pajak tertentu seperti layanan teknologi dan
informasi, konsultasi hukum, dan lainnya.

Pajak penjualan barang mewah (LGST: Luxury goods sales tax)

Barang-barang tertentu (seperti mobil mewah dan tempat tinggal) ditetapkan sebagai barang mewah. Mereka akan dikenakan biaya tambahan yang berkisar dari 10% hingga 200%. Kriteria yang diperlukan agar item termasuk dalam kategori ini adalah:

Bukan merupakan bahan pokok dasar
Dikonsumsi oleh kelompok tertentu
Dikonsumsi oleh konsumen kelompok eksklusif (berpenghasilan tinggi)
Dikonsumsi untuk status daripada utilitas

Pajak properti tahunan

Ini dipungut dengan tarif progresif dan didasarkan pada nilai taksiran properti. Pengurangan hingga setengah dari pajak properti dapat dilakukan untuk kegiatan nirlaba, layanan kesehatan, dan lain-lain.

Tarif Pajak	Nilai Properti (IDR)
0.01%	Up to 200 million
0.10%	200 million to 2 billion
0.20%	2 billion to 10 billion
0.30%	Over 10 billion

Pajak atas pendapatan sewa

Pajak penghasilan sewa untuk non-penduduk di Indonesia dikenakan tarif tetap sebesar 10% dari pendapatan kotor. Untuk pendapatan yang diperoleh perusahaan, mereka dikenakan pajak dengan tarif tetap 25% dari laba bersih. PPN dikenakan dengan tarif tetap 10% dari pendapatan sewa kotor.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Juga disebut sebagai PBB. Ini harus dibayar setiap tahun atau dapat diatur untuk dibayarkan dalam blok sepuluh tahun. Pajak ini terutama berlaku untuk individu dengan status kelas menengah dan seterusnya. Bisnis pemilik tanah juga harus membayar PBB.

Non-individu tidak diizinkan secara hukum untuk memiliki tanah di dalam negeri, tetapi mereka memiliki pilihan untuk mendapatkan sewa jangka panjang dari Pemerintah Pusat Indonesia.

Zona perdagangan bebas

Terdapat beberapa zona perdagangan bebas di Indonesia yang membebaskan perusahaan yang berdomisili di wilayah yang ditentukan dari keharusan mendaftar sebagai entitas PPN. Selain itu, impor dan pengiriman barang dan jasa kena pajak juga terhindar dari pengenaan PPN dan LGST. Zona Perdagangan Bebas meliputi Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun.

Tanggal pembayaran penting

Semua pembayaran kewajiban perpajakan di Indonesia harus dilakukan ke Kas Negara melalui bank yang ditunjuk. Setelah ini selesai, langkah selanjutnya adalah mengajukan semua SPT yang relevan di Kantor Pajak Indonesia.

Pembayaran dan pengarsipan pajak harus dilakukan setiap bulan atau setiap tahun dan tergantung pada kewajiban pajak yang ada. Perhatikan bahwa semua ini juga dapat dilakukan secara elektronik sehingga Anda tidak perlu repot pergi ke kantor pajak setempat.

Untuk wajib pajak dalam negeri dan PE perusahaan asing, kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan pembayaran langsung, pemotongan pihak ketiga atau kombinasi keduanya.

Untuk perusahaan tanpa PE, kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia harus diselesaikan dengan pemotongan pajak oleh pihak Indonesia yang bertanggung jawab untuk membayar penghasilan tersebut.

Kewajiban pajak bulanan dan tahunan
Tabel di bawah ini membantu mengilustrasikan tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan oleh wajib pajak.

Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran Bulanan	(Batas Waktu Pelaporan Bulanan) Monthly Filing Deadline	(Batas Waktu Pelaporan Tahunan) Annual Filing Deadline
Pajak penghasilan badan	15th of the following month	20th of the following month	End of the 4th month after the tax year ends
(Pajak Pemotongan Karyawan) Employee Withholding Tax	10th of the following month	20th of the following month	N/A
(Pemotongan Pajak Lainnya) Other Withholding Taxes	10th of the following month	20th of the following month	N/A
PPN dan LGST	Before the VAT filing deadline	End of the following month	N/A

Hukuman dan sanksi

Semua keterlambatan pembayaran pajak dalam tabel di atas akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan dan ini dapat mencapai maksimum 48%.

Bagi mereka yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT yang diperlukan, tabel di bawah ini menggambarkan sanksi yang dikenakan:

Jenis Pengembalian Pajak	Denda (IDR)
Pengembalian PPN	500,000
Pengembalian pajak bulanan lainnya	100,000
Pengembalian pajak penghasilan badan	1,000,000

Bacaan Lainnya

Unduh / Download Aplikasi HP Pinter Pandai

Respons “Ooo begitu ya…” akan lebih sering terdengar jika Anda mengunduh aplikasi kita! Siapa bilang mau pintar harus bayar? Aplikasi Ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat Anda menjadi lebih smart!

Informasi: pada saat pembuatan artikel ini, semua informasi, tarif dan persentase terbuat secara akurat. Pinter Pandai tidak bertanggung jawab atas pergantian tersebut, jika dilakukan oleh pihak Pemerintah.

Sumber bacaan: Wikipedia

Pajak Perusahaan Indonesia | Memahami Pajak Badan di Indonesia