Jenis Demokrasi

Ada beberapa jenis demokrasi. Dalam artikel ini, pelajari tentang: Demokrasi langsung, representatif (perwakilan: Parlementer, Presidensial, Otoriter, Agama), partisipatif, pluralis dan elit.

1. Langsung

Yang di mana orang-orang menjalankan segalanya, Anda sedang memikirkan sebuah demokrasi langsung.

Untuk perubahan undang-undang dan pemerintah, orang-orang memilih secara langsung daripada meminta seseorang untuk mewakili mereka.

Semuanya, mulai dari memperbaiki jalan hingga menaikkan pajak membutuhkan suara rakyat. Jika kelompok besar berpikir sesuatu adalah masalah, itu bisa dibawa ke pemerintah.

2. Representatif (perwakilan)

Sejauh ini bentuk demokrasi yang paling umum di seluruh dunia adalah demokrasi perwakilan. Jika Anda hidup dalam demokrasi perwakilan, Anda akan memilih orang-orang yang akan mewakili Anda di tingkat regional hingga tingkat legislatif dan eksekutif.

Kelompok kecil politisi ini seharusnya mewakili kebutuhan dan pemikiran orang-orang yang memilih mereka.

Jenis demokrasi perwakilan:

Parlementer

Kekuasaan diberikan kepada cabang legislatif pemerintah melalui parlemen dan perdana menteri. Pemerintah-pemerintah ini juga memiliki cabang eksekutif tetapi dengan kekuatan yang lebih kecil.

Presidensial

Demokrasi presidensial adalah kebalikan dari demokrasi parlementer. Dalam demokrasi presidensial, cabang eksekutif memiliki kekuatan. Orang-orang memilih presiden untuk memimpin pemerintahan. Namun, presiden tetap di kontrol oleh cabang legislatif. Baca juga ? Lembaga Legislatif: MPR, DPR, DPD | Pengertian, Contoh Tugas dan Wewenang

Otoriter

Beberapa orang, khususnya yang kaya dan elit, mengarahkan kekuasaan pemerintah. Rezim-rezim ini mengadopsi model-model pemerintah yang umumnya dikaitkan dengan demokrasi, termasuk cabang eksekutif dan legislatif, tetapi pemerintah itu sendiri tidak ada di tangan rakyat. Selain itu, jika itu adalah sekelompok kecil elit yang memerintah, maka itu bisa disebut demokrasi elit.

Agama

Di sinilah hukum sekuler dan orang-orang bertemu untuk menciptakan prinsip-prinsip pemerintah. Contoh paling umum adalah demokrasi Islam. Di sinilah hukum Islam menjadi pedoman pembuatan kebijakan. Para pemimpin demokrasi ini juga harus mengikuti ajaran Islam. Namun, para pemimpin ini dipilih untuk posisi mereka oleh rakyat.

3. Partisipatif

Yang di mana warga negara memiliki kekuatan untuk memutuskan secara langsung kebijakan dan politisi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan kebijakan tersebut.

4. Pluralis

Yang di mana tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi politik dan kelompok-kelompok yang terorganisir saling bersaing untuk mempengaruhi kebijakan.

5. Elit

Yang di mana sejumlah kecil orang, biasanya mereka yang kaya dan berpendidikan, memengaruhi pengambilan keputusan politik. Baca juga: Elit Politik | Elit dan Kepemimpinan Politik | Penjelasan dan Contoh

Jenis demokrasi — Demokrasi – Jenis, Penjelasan, Contoh Demokrasi: langsung, representatif (perwakilan: Parlementer, Presidensial, Otoriter, Agama), partisipatif, pluralis dan elit. Ilustrasi dan sumber foto: Pixabay

Contoh Model Demokrasi

Ketika Amerika Serikat didirikan, para Pendiri menciptakan republik yang demokratis, suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari rakyat, tetapi pejabat terpilih mewakili kepentingan mereka.

Sistem pemerintahan ini memungkinkan warga Amerika untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan banyak cara.
Amerika Serikat juga memiliki banyak tingkatan dan cabang pemerintahan yang berbeda yang bisa didatangi warga atau kelompok mana pun.

Banyak orang menganggap ini sebagai bukti bahwa warga AS, terutama yang diwakili oleh kelompok yang bersaing, dapat memengaruhi tindakan pemerintah. Namun, beberapa ahli teori politik berpendapat bahwa ini bukan masalahnya.

Berbagai pendapat berbeda ini telah melahirkan tiga model demokrasi yang populer: partisipatif, pluralis, dan elit.

Kita dapat melihat setiap model demokrasi dalam pemerintahan Amerika saat ini. Dalam artikel ini, kami akan mendefinisikan demokrasi partisipatif, pluralis, dan elit dan menggambarkan masing-masing contoh.

Demokrasi langsung

Ketika Anda memikirkan sebuah demokrasi di mana orang-orang menjalankan segalanya, Anda sedang memikirkan sebuah demokrasi langsung. Untuk perubahan undang-undang dan pemerintah, orang-orang memilih secara langsung daripada meminta seseorang untuk mewakili mereka.

Semuanya, mulai dari memperbaiki jalan hingga menaikkan pajak membutuhkan suara rakyat. Jika kelompok besar berpikir sesuatu adalah masalah, itu bisa dibawa ke pemerintah.

Walaupun demokrasi langsung sulit ditemukan dalam kenyataan, Swiss dekat dengan contoh terbaik. Pemerintah Swiss menggunakan inisiatif populer, referendum opsional dan referendum wajib untuk menentang amandemen dan menuntut tagihan. Bangsa ini juga memberikan suara untuk semua masalah melalui pemilihan umum.

Jenis-jenis Demokrasi Langsung

Ada 2 aliran pemikiran dalam hal demokrasi langsung.

Demokrasi partisipatif adalah demokrasi di mana orang menggunakan inisiatif dan referendum untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah mereka. Ini memungkinkan setiap orang untuk memberikan kontribusi yang berarti, seperti apa yang Anda temukan di Swiss.

Teori demokrasi langsung lainnya adalah teori deliberatif. Dalam teori ini, warga negara akan mempertimbangkan kebijakan dan reformasi pemerintah di antara mereka sendiri untuk menghasilkan kebijakan dan undang-undang terbaik untuk semua orang.

Demokrasi representatif

Bergantung pada badan pengatur, pemerintah yang representatif dapat dipecah menjadi himpunan bagian yang berbeda dari pemerintahan demokratis.

Demokrasi Parlementer

Kekuasaan diberikan kepada cabang legislatif pemerintah melalui parlemen dan perdana menteri. Pemerintah-pemerintah ini juga memiliki cabang eksekutif tetapi dengan kekuatan yang lebih kecil.

Kerajaan Inggris adalah contoh yang bagus dari demokrasi parlementer. Parlemen Inggris dipecah menjadi House of Commons dan House of Lords. Rumah-rumah ini, bersama dengan perdana menteri, bekerja untuk membuat undang-undang, memeriksa pengeluaran pemerintah dan meninjau pekerjaan pemerintah. Cabang yudisial dipimpin oleh seorang raja.

India juga menggunakan pemerintahan demokratis parlementer. Berbeda dengan UK, kepala negara India adalah presiden.

Demokrasi Presidensial

Amerika Serikat dan Nigeria adalah contoh dari demokrasi presidensial. Cabang eksekutif termasuk presiden dan kabinetnya. Bersama dengan cabang yudikatif dan legislatif, tiga cabang pemerintahan bekerja untuk menjaga keseimbangan, tetapi presiden memiliki keputusan akhir. Baca juga ? Lembaga Legislatif: MPR, DPR, DPD | Pengertian, Contoh Tugas dan Wewenang

Demokrasi Otoriter

Hanya beberapa orang, khususnya yang kaya dan elit, mengarahkan kekuasaan pemerintah. Rezim-rezim ini mengadopsi model-model pemerintah yang umumnya dikaitkan dengan demokrasi, termasuk cabang eksekutif dan legislatif, tetapi pemerintah itu sendiri tidak ada di tangan rakyat. Selain itu, jika itu adalah sekelompok kecil elit yang memerintah, maka itu bisa disebut demokrasi elit.

Tidak banyak contoh demokrasi otoriter. Banyak yang akan menunjuk ke Rusia karena itu mencakup pemilihan dan legislatif, tetapi pemerintah saat ini dipimpin oleh rezim Vladimir Putin.

Demokrasi Agama

Di sinilah hukum sekuler dan orang-orang bertemu untuk menciptakan prinsip-prinsip pemerintah. Contoh paling umum adalah demokrasi Islam. Di sinilah hukum Islam menjadi pedoman pembuatan kebijakan. Para pemimpinnya ini juga harus mengikuti ajaran Islam. Namun, para pemimpin ini dipilih untuk posisi mereka oleh rakyat.

Afghanistan dan Pakistan memiliki cabang pemerintahan eksekutif, yudikatif dan legislatif yang dipandu oleh hukum Islam dan Alquran. Pemerintah-pemerintah ini juga memiliki konstitusi dan perwakilan dipilih oleh rakyat.

Demokrasi partisipatif

Yang di mana warga negara memiliki kekuatan untuk membuat keputusan kebijakan. “Jenis partisipatif” menekankan partisipasi luas orang dalam politik.
Namun, ini bukan demokrasi langsung, di mana warga negara secara langsung bertanggung jawab untuk membuat keputusan kebijakan. Dalam demokrasi partisipatif, warga negara dapat memengaruhi keputusan kebijakan, tetapi tidak mengambilnya.

Politisi masih bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan kebijakan tersebut. Amerika Serikat tidak memiliki demokrasi partisipatif murni, tetapi di beberapa tingkat pemerintahan, kita dapat melihat contoh-contoh demokrasi partisipatif bermain.

Contoh demokrasi partisipatif saat ini

Kita dapat melihat demokrasi partisipatif dalam bentuk pemerintahan lokal dan negara bagian, di mana warga memiliki banyak titik akses untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. Pertemuan balai kota adalah cara bagi politisi lokal dan nasional untuk bertemu dengan konstituen untuk mendengarkan pendapat mereka tentang topik yang mereka minati atau untuk membahas undang-undang yang akan datang.

Inisiatif dan referendum adalah dua cara di mana pemerintah daerah dan negara bagian mengizinkan warga negara untuk mempengaruhi keputusan kebijakan. Inisiatif adalah proses yang memungkinkan warga negara untuk melewati legislatif negara mereka dengan menempatkan undang-undang yang diusulkan pada surat suara. Beberapa negara bahkan mengizinkan warga negara untuk melakukan amandemen konstitusi pada pemungutan suara.

Hanya 24 negara bagian (States) yang memiliki proses inisiatif. Nevada adalah salah satu negara bagian tersebut, dan pada tahun 2016, negara bagian Nevada memberikan suara pada Nevada Background Checks for Gun Purchases, Pertanyaan 1 yang akan membutuhkan individu yang berniat membeli senjata dari seseorang yang tidak memiliki lisensi senjata api untuk menjalani pemeriksaan latar belakang.

Referendum yang populer

Referendum yang populer, di sisi lain, memungkinkan pemilih untuk menyetujui atau mencabut tindakan legislatif negara. Mirip dengan inisiatif, pemilih menandatangani petisi untuk mendapatkan suara pada pemungutan suara berikutnya, tetapi referendum populer berbeda bahwa undang-undang tersebut telah disahkan di legislatif negara.

Pada 2016, Maine melakukan referendum suara pada ukuran yang akan melarang berburu beruang setelah memancing mereka dengan donat. Karena donat sangat populer untuk mengendalikan populasi beruang Maine, para pemilih mengalahkan langkah tersebut.

Baik inisiatif dan referendum menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dan negara bagian mengizinkan partisipasi luas pemilih untuk memengaruhi pembuatan kebijakan. Perwakilan yang terpilih kemudian bertanggung jawab untuk membuat keputusan konstituen mereka.

Demokrasi pluralis

Yang di mana tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi politik dan kelompok-kelompok terorganisir saling bersaing untuk mempengaruhi kebijakan. Kita melihat contoh-contoh demokrasi pluralis di tingkat negara bagian dan federal.

Seperti dalam demokrasi partisipatif, siapa pun dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi keputusan politik, tetapi dalam demokrasi pluralis, individu bekerja melalui kelompok-kelompok yang dibentuk berdasarkan tujuan bersama.

Para ahli teori yang mendukung demokrasi pluralis berpendapat bahwa orang memilih sendiri yang menyebabkan mereka ingin menghabiskan waktu mereka dan kemudian mendukung kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok itu kemudian bersaing memperebutkan dukungan dari politisi terkemuka yang akan mengadvokasi kepentingan mereka.

Contoh jenis pluralis saat ini

Contoh paling menonjol dari jenis pluralis dalam sistem politik Amerika adalah peran yang dimainkan kelompok-kelompok kepentingan dalam keputusan-keputusan politik dewasa ini. Kelompok kepentingan adalah kelompok orang yang berupaya mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mendukung posisi mereka pada kepentingan atau kepentingan bersama tertentu.

Kita akan membahas lebih detail tentang kelompok-kelompok kepentingan nanti dalam kursus, tetapi untuk sekarang, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kelompok-kelompok seperti National Rifle Association (NRA) dan National Organization for Women (NOW) memengaruhi pembuat kebijakan dalam banyak hal. Mereka memengaruhi politisi melalui sumbangan uang, melobi, dan bersaksi dalam audiensi Kongres.

Kelompok-kelompok kepentingan adalah contoh dari jenis pluralis karena orang-orang bergabung dengan kelompok-kelompok yang berfokus pada isu-isu yang mereka pedulikan.

Demokrasi elit

Yang di mana sejumlah kecil orang, biasanya mereka yang kaya atau berpendidikan tinggi, mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Didukung oleh beberapa Framers, seperti Alexander Hamilton, model jenis elit berpendapat bahwa partisipasi dalam politik harus dibatasi pada sekelompok kecil individu yang sangat berpengetahuan yang dapat membuat keputusan terbaik untuk semua warga negara.

Contoh jenis elit saat ini

Pengaruh jenis elit saat ini dalam struktur Electoral College. Meskipun orang-orang secara populer memilih kandidat presiden, Electoral College berfungsi sebagai pengecekan terhadap potensi tirani mayoritas.

Dalam sejarah AS, telah ada tiga pemilihan presiden di mana orang-orang secara populer memilih satu kandidat untuk presiden, tetapi kandidat lainnya memenangkan Electoral College dan karenanya menjadi presiden.

Apakah demokrasi itu?

Demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan di mana warga negara secara langsung menggunakan kekuasaan mereka, dan memiliki hak untuk memilih perwakilan pemerintah yang secara kolektif membentuk badan pemerintah untuk seluruh negara (seperti, parlemen).

Dalam segala sistem politik, kepemimpinan politik memiliki jangkauan yang sangat luas, karena di dalam negara terdapat struktur-struktur yang didesain untuk menyelenggarakan negara. Konsepsi penyelenggaraan negara secara umum meliputi pemberian jaminan perlindungan/keamanan dan kemakmuran kepada seluruh rakyatnya.

Cara lain untuk mengatakan hal yang sama adalah bahwa itu adalah jenis pemerintahan yang diperintah oleh warga negara, atau dengan kata lain, orang-orang yang menjadi anggota masyarakat.

Dalam pemerintahan yang demokratis, orang memiliki hak-hak dasar tertentu yang tidak dapat diambil oleh pemerintah dari mereka, dan hak-hak ini diakui dan dijamin secara internasional.

Bagaimana demokrasi di indonesia saat ini?

Saat ini masih tetap menganut demokrasi Pancasila. Pelaksanaanya di Indonesia dengan menganut setiap nilai yang ada dalam Pancasila seperti religius, gotong royong, keadilan rakyat, kemanusiaan dan persatuan yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.

Meskipun demikian, masih banyak penyelewengan dari adanya pelaksanaan demokrasi pancasila di Indonesia seperti tindakan korupsi, kolusi, nepotisme oleh mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat, adanya diskriminasi yang berhubungan dengan SARA di beberapa tempat hingga masih adanya masyrakat yang merasa belu mendapat keadilan. Baca juga ? Hari Kesaktian Pancasila – 1 Oktober

Pembahasan:
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dari negara lain.

Beberapa ciri khas dari penerapan demokrasi Pancasila adalah seperti:

Kedaulatan tertinggi dalam negara ada pada rakyat.
Memegang prinsip utama kekeluargaan dan gotong royong sebagai penerapan Pancasila.
Mengutamakan langkah musyawarah dalam memutuskan suatu keputusan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak.
Jika dalam jenis liberal, ada istilah oposisi, dalam jenis Pancasila, hal ini tidak ada dan semua partai kedudukannya dianggap netral.
Menggunakan prinsip multi partai, berbeda seperti negara di China contohnya yang partai dengan suara terbanyak akan menjadi penguasa di pemerintahan.
Menerapkan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin daerah maupun negara dengan asas yang dikenal dengan luber jurdil.

Bagaimana pelaksanaan demokrasi di indonesia setelah merdeka?

Pelaksanaannya di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama, mengingat undang-undang dasar yang berlaku pun berganti-ganti.

Pergantian undang-undang dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Indonesia telah menganut sistem demokrasi sejak merdeka sampai saat ini.

Dimulai dari “jenis terpimpin” pada masa jabatan Soekarno, “jenis Pancasila” yang digunakan Soeharto selama puluhan tahun menjabat menjadi presiden, hingga “jenis sesungguhnya” yang mulai berjalan setelah masa jabatan Soeharto berakhir pada tahun 1998 yang ditandai oleh adanya pemilu daerah maupun presiden yang dapat diikuti oleh rakyat secara serentak dan adil. Baca juga ? Suharto Berkuasa – Soeharto mengambil kekuasaan penuh di Indonesia

1. Orde Lama – Demokrasi Liberal (1945-1959)

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Ir. Soekarno yang menjabat sebagai ketua PPKI dipercaya merangkap jabatan menjadi presiden RI pertama. Kemudian PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dengan ketuanya Kasman Singodimejo.

Komite ini bertujuan untuk membantu tugas-tugas presiden. Kebebasan dan kemerdekaan untuk berdemokrasi dalam tubuh KNIP justru membawa pemerintah RI kepada sistem parlementer untuk menghindari kekuasaan presiden yang terpusat. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP.

Pada tanggal 3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multi partai sebagai persiapan pemilihan umum yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946. Tanggal 14 November 1945 terbentuklah susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (demokrasi liberal).

Berlakunya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, bahkan muncul tanda-tanda perpecahan bangsa yang ditandai dengan pemberontakan PRRI Permesta, DI/TII yang ingin lepas dari NKRI.

Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sehingga negara dalam keadaan darurat. Untuk mengatasi, dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

2. Orde Lama – Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di antaranya berisi usulan pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga berakhirlah masa demokrasi liberal.

Pada periode tahun 1959-1965 kekuasaan didominasi oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan makin meluasnya peranan TNI/Polri sebagai unsur sosial politik. Pada masa demokrasi terpimpin ada tiga unsur kekuatan utama, yaitu Ir. Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Pada masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, antara lain:

Pembentukan nasakom (nasionalis, agama, dan komunis).
Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden.
Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden dan penyelewengan lain dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam “jenis terpimpin” jika terjadi ketidakmufakatan dalam sidang legislatif, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskan. Akhirnya orde lama jatuh setelah terjadi peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah.

3. Orde Baru (1966-1998)

Berdasarkan pengalaman orde lama, pemerintahan orde baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Orde baru berpendapat bahwa orde lama terlalu longgar dalam pendirian partai politik sehingga berakibat lemahnya stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Stabilitas politik dan keamanan yang diciptakan justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik lain yang menginginkan perubahannya.

Media massa dan rakyat selalu di bayang-bayangi ketakutan apabila ingin melancarkan kritik kecuali atas izin pemerintah. Hal ini berakibat menurunnya mental serta moral bangsa Indonesia, sehingga timbul KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Karena banyak KKN yang terjadi, rasa percaya rakyat kepada pemerintah pun hilang, sehingga terjadi unjuk rasa yang di pelopori oleh mahasiswa.

Pada akhir masa orde baru timbul krisis ekonomi yang cukup parah. Hal ini menimbulkan gerakan massa rakyat yang menuntut diadakannya reformasi di segala bidang. Rezim orde baru akhirnya jatuh dengan mundurnya Soeharto, selanjutnya kekuasaan di serahkan kepada B. J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden.

4. Reformasi (1998-sekarang)

Kepemimpinan B. J. Habibie dinilai melanjutkan orde baru sehingga tidak mendapat legitimasi dari rakyat dan kepemimpinannya tidak dapat dipertahankan. Pada pemilu tahun 1999 muncul K. H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI yang ke-4, yang terpilih secara demokratis di parlemen. Dalam menjalankan pemerintahannya, Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijaksanaan dan tindakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisas, maka pemerintahan sipilnya terpaksa tersingkir oleh sidang istimewa MPR. Selanjutnya pimpinan RI beralih ke tangan Megawati Soekarnoputri yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Ketidakpuasan rakyat akan pemerintahan presiden ke-5 RI ini kembali timbul sehingga hampir saja terjadi krisis kepemimpinan.

Pada 2004 dilaksanakan pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu ini menempatkan pasangan Soesilo bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mempunyai komitmen untuk melaksanakan demokrasi secara nyata sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera seperti yang di ungkapkannya pada pidato kenegaraannya.

Setelah masa kepemimpinan SBY-JK berakhir, diadakan pemilihan umum kembali secara langsung pada tahun 2009, dan akhirnya pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dengan masa jabatan 2009-2014.

Saat ini demokrasi Indonesia berjalan pada era digital, yaitu era yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat hampir dua dasawarsa ini. Tentu saja era digital ini mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali sistem demokrasi.

Menurut survei, pengguna media sosial dan chatting platform di Indonesia mencapai 70 juta pengguna. Pengguna internet dapat dengan mudah menerima informasi mengenai kinerja pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga mereka dapat dengan mudah memberi masukan, kritikan, bahkan hujatan.

Memang itulah salah satu dampak dari era digitalisasi yaitu kebebasan. Tentu banyak juga dampak baiknya, misalnya saja beberapa instansi pemerintahan yang mulai aktif di media sosial dengan memposting kegiatan, anggaran, bahkan daftar belanja mereka. Hal ini disambut hangat oleh masyarakat karena membuat semuanya menjadi lebih transparan.

Selain itu, melalui internet badan pemerintahan bisa berkomunikasi dua arah dengan rakyat melalui dunia maya. Badan pemerintah bisa mendapat masukan dari warga, sedangkan warga menjadi merasa lebih dekat dengan pemerintahan dan bisa lebih mudah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Hal ini membuat jarak antara pemerintah dan rakyat menjadi semakin dekat serta menghapuskan kesan pemerintahan yang kaku.

Para tokoh politik pun juga sudah memanfaatkan media sosial. Hal ini membawa dampak positif, misalnya saja ketika Jokowi-Ahok maju sebagai calon pemimpin saat pilkada Jakarta, pemberitaan yang masif akan prestasi dan kesederhanaan beliau mampu menarik hati banyak orang untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sejak era digital dimulai, peningkatan pemuda dan pemudi yang menggunakan hak pilihnya meningkat sangat pesat, tentu hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi sistem demokrasi di Indonesia.

Sebagai rakyat, kita memiliki kekuatan yang berpengaruh besar di dunia maya, ada baiknya jika kita memanfaatkan kemudahan komunikasi ini dengan tindakan yang baik, seperti memberi saran dan masukan untuk pemerintahan atau memberi kritik bila kinerja pemerintahan sedang turun.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde baru dan masa reformasi mengklaim memakai sistem demokrasi pancasila.

Demokrasi pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuasaan mayoritas. Dalam demokrasi pancasila, tidak ada satu pun golongan yang boleh semaunya mempertahankan atau memaksakan pendiriannya sendiri. Demorasi pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan suara mayoritas dalam mengambil suatu keputusan ataupun demokrasi terpimpin yang mengutamakan pemimpin dalam mengambil keputusan.

Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jadi demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan demokrasi di Indonesia yang begitu panjang tentu mengalami banyak cobaan. Namun kegigihan bangsa mampu melewati masalah-masalah demokrasi yang ada. Tak salah jika salah satu lembagai penelitian di Amerika bernama Freedom House mengumumkan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang paling sukses dalam menjalankan sistem demokrasi. Semoga ke depannya demokrasi di Indonesia bisa menuju ke arah yang semakin baik lagi.

Hari Demokrasi Internasional

Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional.

Dengan tujuan mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi — dan mengundang semua negara anggota dan organisasi untuk memperingati hari itu dengan cara yang tepat yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik.

Pembukaan resolusi menegaskan bahwa:

… sementara demokrasi berbagi fitur-fitur umum, tidak ada model demokrasi tunggal dan demokrasi itu bukan milik negara atau wilayah mana pun … demokrasi adalah nilai universal berdasarkan kehendak orang yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan politik, ekonomi, dan ekonomi mereka sendiri. , sistem sosial dan budaya, dan partisipasi penuh mereka dalam semua aspek kehidupan.

Bacaan Lainnya

Sumber bacaan: Khan Academy, LoveToKnow, Saylor Academy, Science ABC, The Atlantic, Britannica

Demokrasi – Jenis, Penjelasan, Contoh Demokrasi: langsung, representatif (perwakilan: Parlementer, Presidensial, Otoriter, Agama), partisipatif, pluralis dan elit