Pengertian Badan Intelijen Negara (BIN)

Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.

Intelijen adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya, bukan detail dan keakuratannya, berbeda dengan “data“, yang berupa informasi yang akurat, atau “fakta” yang merupakan informasi yang telah diverifikasi.

Kata intelijen juga sering digunakan untuk menyebut pelaku pengumpul informasi ini, baik sebuah dinas intelijen maupun seorang agen. seperti agen 007 James Bond seorang agen intelegen bergerak secara perorangan.

Agen Rahasia Indonesia (Badan Itelegensi)

Intelijen Asing / Domestik
Badan Intelijen Negara (BIN) (Badan Intelijen Negara).

Intelijen Militer
Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) (Badan Intelijen Strategis).
Badan Intelijen Pertahanan / Badan Instalasi Strategis Nasional (BAINTEL KEMHAN / BAINSTRANAS) (Badan Intelijen Pertahanan / Badan Instalasi Strategis Nasional).
Pusat Intelijen Angkatan Darat (PUSINTELAD) (Pusat Intelijen Angkatan Darat Indonesia).

Siber dan Sinyal
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (National Crypto and Cyber ​​Security Agency).

Intelijen Kriminal
Badan Intelijen dan Keamanan Polri (BAINTELKAM) (Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Nasional).
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung (JAM Intelijen) (Kantor Pengacara Umum untuk Intelijen).
Direktorat Intelijen Imigrasi (Direktorat Intelijen Imigrasi).
Seksi Intelijen BNN (Seksi Intelijen Badan Narkotika Nasional).

Intelijen Keuangan
Inspektorat Bidang Investigasi Kemkeu (Inspektorat Investigasi Kementerian Keuangan).
Sub Direktorat Intelijen Dirjen Bea Cukai (Sub Direktorat Intelijen Bea & Cukai).

Baca juga ? Agen Intelijen Mata-Mata Terbaik di Dunia

Sejarah Badan Intelijen Negara (BIN)

1943-1965

• Badan Intelijen Negara cikal-bakalnya ada di masa pendudukan Jepang, tahun 1943. Pada masa itu, Jepang mendirikan versi lokal lembaga intelijen yang terkenal dengan sebutan Sekolah Intelijen Militer Nakano. Mantan tentara Pembela Tanah Air (PETA), Zulkifli Lubis, merupakan lulusan sekaligus Komandan Intelijen pertama kaum republikan.

• Paska kemerdekaan, Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mendirikan badan intelijen republik yang pertama, yang dinamakan Badan Istimewa. Kolonel Zulkifli Lubis kembali memimpin lembaga itu bersama sekitar 40 mantan tentara Peta yang menjadi penyelidik militer khusus. Setelah memasuki masa pelatihan khusus intelijen di daerah Ambarawa, awal Mei 1946 sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani). Lembaga ini menjadi payung gerakan intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri.

• Pada bulan Juli 1946, Menteri Pertahanan (Menhan) Amir Sjarifuddin membentuk Badan Pertahanan B yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Alhasil, 30 April 1947 seluruh badan intelijen digabung di bawah Menhan, termasuk Brani menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.

• Pada tahun 1949 Menteri Pertahanan Sri Sultan HB IX tidak puas dengan Kinerja dan performa Intelijen saat itu berjalan sendiri-sendiri tidak terkordinasi dengan baik, maka Sri Sultan HB IX membentuk Dinas Chusus (DC), yang diharapkan mampu menghadapi tantangan ancaman negara dan bangsa kedepan, serta mampu menjaga NKRI. Program rekruitmen DC merupakan program Intellijen dari kader-kader Sipil Non Militer pertama di Indonesia yang dilatih oleh Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA), Para calon-calon Itellijen dikirim ke Pulau Saipan Filipina untuk mengikuti program pelatihan hingga beberapa angkatan yang kemudian pelatihannya diteruskan di Indonesia, para alumni ditempatkan di berbagai operasi Klandestein yang sangat tertutup dan mampu menembus jantung musuh seperti operasi (Trikora, Dwikora, G30. S PKI, dll). DC dikenal dengan nama samaran Ksatria Graha yang merupakan kader-kader Intelijen profesional terlatih, yang merupakan bagian penting yang tak dapat dilepaskan dari sejarah intellijen Indonesia.

• Pada awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang, menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Akibat persaingan di tubuh militer, sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan Kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional. Maka pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala.

• Selanjutnya, 10 November 1959, BKI menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang bermarkas di Jalan Madiun, yang dikepalai oleh DR Soebandrio. Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde Lama, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi Komunis dan non-Komunis di tubuh militer, termasuk intelijen.

1965-sekarang

• Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, Soeharto mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berikutnya, di seluruh daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI). Kemudian pada 22 Agustus 1966, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) dengan Brigjen Yoga Sugomo sebagai kepala yang langsung bertanggung jawab kepadanya.

• Sebagai lembaga intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki Operasi Khusus (Opsus) di bawah Letkol. Ali Moertopo dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto. Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Mayjen. Soedirgo merupakan Kepala Bakin pertama.

• Pada masa Mayjen. Sutopo Juwono, Bakin memiliki Deputi II di bawah Kolonel Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS. Pada awal 1965, Nicklany menciptakan unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen (Den Pintel) POM. Secara resmi, Den Pintel POM menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel), lalu pada tahun 1976 menjadi Satuan Pelaksana (Satlak) Bakin dan di era 1980-an kelak menjadi Unit Pelaksana (UP) 01.

• Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi Bakin dengan tambahan Deputi III pos Opsus di bawah Brigjen. Ali Moertopo. Sebagai orang dalam Soeharto, Opsus dipandang paling prestisius di Bakin, mulai dari urusan domestik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat dan kelahiran mesin politik Golongan Karya (Golkar) sampai masalah Indocina. Pada tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, L.B. Moerdani memperluas kegiatan intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (Bais). Selanjutnya Bakin tinggal menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru.

• Setelah mencopot L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat Bais dan mengganti nama menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA). Tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengubah Bakin menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.

Sejak 1945 s/d sekarang, organisasi intelijen negara telah berganti nama sebanyak 6 kali

1. BRANI (Badan Rahasia Negara Indonesia).

2. BKI (Badan Koordinasi Intelijen).

3. BPI (Badan Pusat Intelijen).

4. KIN (Komando Intelijen Negara).

5. BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara).

6. BIN (Badan Intelijen Negara).

Daftar Kepala BIN

Daftar Kepala Badan Intelijen Negara, yang adalah pejabat negara setingkat Menteri. sejak tahun 2001:

• Jenderal (Purn). A.M. Hendropriyono

masa jabatan 2001-2004, Kabinet Gotong Royong

• Mayor Jenderal (Purn). Syamsir Siregar

masa jabatan 8 Desember 2004-22 Oktober 2009, Kabinet Indonesia Bersatu I

• Jenderal Polisi (Purn). Sutanto

masa jabatan 22 Oktober 2009-19 Oktober 2011, Kabinet Indonesia Bersatu II

• Letnan Jenderal (Purn). Marciano Norman

masa jabatan 19 Oktober 2011-6 Juli 2015, Kabinet Indonesia Bersatu II

• Letnan Jenderal (Purn). Sutiyoso

masa jabatan 6 Juli 2015-9 September 2016 , Kabinet Kerja

• Jenderal Polisi. Budi Gunawan

masa jabatan 9 September 2016-sekarang , Kabinet Kerja

Daftar Wakil Kepala BIN

• As’ad Said Ali

• Marsekal Muda TNI Maroef Sjamsoeddin (2011-2014)

• Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu (2014-2015)

• Letnan Jenderal TNI Torry Djohar Banguntoro, S.Sos., M.Si., (2015-2017)

• Letnan Jenderal TNI Teddy Lhaksmana Widya Kusuma (2017-Sekarang)

Susunan Organisasi Badan Intelijen Negara (BIN)

Susunan organisasi BIN telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010, menggantikan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005. Berdasarkan perpres tersebut, susunan organisasi BIN terdiri dari:

Kepala

Kepala BIN yang sekarang menjabat adalah Jenderal Polisi Budi Gunawan

Kepala BIN mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN. Kepala BIN diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri.

Wakil Kepala

Wakil Kepala BIN yang sekarang menjabat adalah Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana yang dilantik pada tanggal 28 Februari 2017 menggantikan Letjen TNI Torry Djohar Banguntoro

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu kepala BIN.

Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BIN.

Deputi Bidang Luar Negeri

Deputi Bidang Luar Negeri (Deputi I) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.

Deputi Bidang Dalam Negeri

Deputi Bidang Dalam Negeri (Deputi II) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.

Deputi Bidang Kontra Intelijen

Deputi Bidang Kontra Intelijen (Deputi III) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen.

Deputi Bidang Ekonomi

Deputi Bidang Ekonomi (Deputi IV) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Deputi Bidang Teknologi

Deputi Bidang Teknologi (Deputi V) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi.

CIK. BIN di gunakan untuk operasi khusus

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Deputi VI) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang Komunikasi dan Informasi.

Sistem ( CIK )  berlaku untuk personal intelijen dalam operasi khusus pada areal operasional tertentu

Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi Intelijen

Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen (Deputi VII) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan produksi intelijen.

Inspektorat Utama

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIN. Meliputi keanggotaan struktural wilayah dan daerah.

Pengurusan Card Intelijen Khusus (CIK) guna keperluan SK dan perangkat operasi

Staf ahli

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. Staf ahli terdiri dari:

• Staf Ahli Bidang Ideologi

• Staf Ahli Bidang Politik

• Staf Ahli Bidang Hukum

• Staf Ahli Bidang Sosial Budaya

• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan

Alamat Kantor Pusat Badan Intelijen Negara (BIN)

Jl. Seno Raya, Pejaten Timur – Pasar Minggu Jakarta Selatan

Daftar Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).

• Agen Intelijen Mata-Mata Terbaik di Dunia
• Sejarah Nusantara – Kronologi Dari Zaman Prasejarah Sampai Sekarang
• Partai Politik Pemilu 2019
• Bapak Soekarno Adalah Presiden Pertama di Indonesia
• Agen Intelijen Mata-Mata Terbaik di Dunia
• Hukum di Indonesia – Jenis, Pengertian dan Contoh
• Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia – Pengertian dan Contoh
• Daftar Anggota Negara Asean dan Ibukotanya
• Daftar Anggota Negara Uni Afrika – African Union
• Tingkat Gelar Kebangsawanan Eropa
• Mobil Tercepat Di Dunia 2018
• Puncak Gunung Tertinggi Di Dunia dimana?
• TOP 10 Gempa Bumi Terdahsyat Di Dunia
• Apakah Matahari Berputar Mengelilingi Pada Dirinya Sendiri?
• Laporan Keuangan Konsolidasi – Pengertian dan Contoh Soal Dalam Akuntansi
• Test IPA: Planet Apa Yang Terdekat Dengan Matahari?
• 10 Cara Belajar Pintar, Efektif, Cepat Dan Mudah Di Ingat – Untuk Ulangan & Ujian Pasti Sukses!
• TOP 10 Virus Paling Mematikan Manusia
• Meteorit Fukang – Di Gurun Gobi
• Kepalan Tangan Menandakan Karakter Anda & Kepalan nomer berapa yang Anda miliki?

Unduh / Download Aplikasi HP Pinter Pandai

Respons “Ooo begitu ya…” akan lebih sering terdengar jika Anda mengunduh aplikasi kita!

Siapa bilang mau pintar harus bayar? Aplikasi Ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat Anda menjadi lebih smart!

• HP Android
• HP iOS (Apple)

Sumber bacaan: Wikipedia

Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya | Business & Marketing