Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Apa isi APBN?

Berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

APBN dinyatakan surplus apabila

Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kata “anggaran” secara etimologi berasal dari kata “anggar” atau “kira-kira” atau “perhitungan”, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berarti perkiraan atau perhitungan jumlah pendapatan dan pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara.

Pengertian anggaran (budget) secara umum ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1 tahun.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Fungsinya sebagai berikut:

1. Fungsi Alokasi

Kehidupan berbangsa dan bernegara menyangkut beberapa bidang, antara lain: ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Masing-masing bidang tersebut agar dapat berjalan lancar dibutuhkan dana yang memadai.

APBN memuat pengalokasian dana dari seluruh pendapatan negara kepada pos-pos pembelanjaan baik untuk pembiayaan pembangunan maupun yang lain-lainnya, sehingga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lancar dan terkendali.

Sebagai contoh, anggaran untuk membayar utang luar negeri, biaya pendidikan, memajukan pertanian, kesehatan, dan sarana-sarana lainnya.

Alokasi dananya tersebut akan memengaruhi sendi-sendi perekonomian dan salah satunya ketersediaan lapangan kerja.

2. Fungsi Distribusi

Penerimaan negara dalam APBN selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, bea siswa, dan dana pensiun. Subsidi, bea siswa, dan dana pensiun merupakan bentuk dari transfer payment. Transfer payment adalah pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain.

Misalnya, subsidi harga pupuk ditujukan untuk meningkatkan pendapatan para petani. Harga pupuk urea yang sebenarnya adalah Rp2.000,00 per kg. Pemerintah memberi subsidi sebesar Rp1.000,00 per kg. Dengan adanya subsidi tersebut, petani dapat membelinya dengan harga lebih murah yaitu Rp1.000,00 per kg. Dana untuk subsidi tersebut berasal dari APBN.

Subsidi pupuk ini mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Dengan demikian, petani dapat menikmati uang negara yang telah dianggarkan dalam APBN.

3. Fungsi Stabilitas

APBN merupakan salah satu instrumen bagi pengendalian stabilitas perekonomian negara di bidang fiskal. Misalnya, dalam kondisi inflasi, pemerintah mengambil kebijakan anggaran surplus. Apa yang terjadi apabila pemerintah menjalankan kebijakan ini?

Kebijakan anggaran surplus berarti pos penerimaan lebih besar daripada pos pengeluaran. Dalam kebijakan ini, pemerintah menaikkan penerimaan pajak, yang mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga mengurangi tingkat konsumsi. Hal ini untuk mencegah semakin meningkatnya peredaran uang dalam masyarakat.

Pos-pos penerimaan dalam APBN sebagai pedoman dalam usaha memperoleh pendapatan baik dari segi macam penerimaan maupun jumlah uangnya, harus dapat direalisasikan agardapat menutup pos-pos pengeluaran. Demikian pula pos-pos pembelanjaan atau pengeluarannya harus dilaksanakan dengan disiplin agar terjadi keteraturan dan berdampak positif bagi perekonomian dan pembelanjaan negara.

APBN anggaran pendapatan belanja negara — APBN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia – Beserta Penjelasan, Contoh Soal dan Jawaban. Sumber foto: PINTERpandai.com

Tujuan APBN

“UUD 1945 sesudah amendemen Pasal 23 Ayat (1) menyatakan “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA)

Jika tujuan APBN dimuat dalam UUD, lalu apakah yang menjadi dasar penyusunan APBN? APBN disusun setiap tahun berdasarkan undang-undang.

Pelaksanaan APBN dituangkan dalam Program Pembangunan Lima Tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan presiden bersama DPR.

Apakah fungsi REPETA itu sendiri? REPETA memuat keseluruhan kebijakan publik termasuk kebijakan publik yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah.

Fungsi Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA)

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, REPETA mempunyai fungsi pokok berikut ini.

a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah) dan masyarakat (termasuk dunia usaha) karena memuat keseluruhan kebijakan publik.

b. Menjadi pedoman dalam menyusun APBN karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional dalam satu tahun.

c. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen bangsa yang ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legistatif.

Apakah hubungan antara REPETA dengan APBN? Berdasarkan REPETA tersebut, APBN disusun sebagai pedoman arah pembangunan nasional dalam satu tahun; sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

Dengan APBN, pemerintah memiliki gambaran tentang sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran (belanja) yang harus dilakukan dalam waktu satu tahun, agar pemborosan, penyelewengan dan kesalahan dapat dihindarkan.

Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban APBN

Asas Penyusunan APBN

Penyusunan APBN berdasarkan pada tiga asas, yaitu kemandirian, penghematan, dan prioritas.

1) Kemandirian, artinya pembelanjaan oleh negara bertumpu pada kemampuan negara; apabila penerimaan dalam negeri meningkat maka pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap.

2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.

3) Penajaman prioritas pembangunan, artinya pembelanjaan dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat.

Cara Penyusunan APBN

Tahukah Anda, bagaimanakah mekanisme penyusunan APBN? Untuk mengetahuinya, perhatikan pasal UUD berikut ini!

UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) berbunyi “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.

Jika demikian ketentuan UUD mengenai RAPBN, darimanakah usulan RAPBN yang akan diajukan oleh presiden? Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disusun oleh departemen atau lembaga negara dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Pendapatan negara kita terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Negara menarik berbagai pungutan pajak, antara lain, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak-pajak lain, di bidang ekspor-impor (perdagangan internasional) misalnya pungutan bea masuk diperuntukkan untuk barang-barang impor, serta pungutan untuk barang-barang yang diekspor. Sedangkan penerimaan bukan pajak diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh negara misalnya minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

Contoh Soal dan Jawaban APBN

1. Tujuan penyusunan APBN adalah…

a. pedoman penerimaan dan pengeluaran negara
b. pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintahan
c. pedoman bagi pertanggungjawaban pemerintah
d. pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam pemerintahan
e. pedoman pelaksanaan proyek pembangunan

Jawaban: a. pedoman penerimaan dan pengeluaran negara

2. Pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain dinamakan…

a. transfer payment
b. alokasi dana
c. transfer pendapatan
d. working payment
e. pembiayaan beralih

Jawaban: a. transfer payment

3. APBN dinyatakan surplus apabila…

a. jumlah pendapatan negara dalam satu tahun tidak menentu
b. jumlah pendapatan negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan
c. jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
d. jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
e. jumlah pendapatan negara tidak dapat menutup semua keperluan negara

Jawaban: d. jumlah pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara

4. Bila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR, kemudian…

a. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh pemerintah
b. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh DPR
c. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh BPK
d. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MPR
e. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh MA

Jawaban: b. ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang oleh DPR

5. Suatu daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu adalah…

a. pengertian keuangan negara
b. pengertian APBN
c. asas APBN
d. fungsi APBN
e. tujuan APBN
Jawaban: b. pengertian APBN

6. Penerimaan negara dalam APBN selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana pension. Uraian tersebut menjelaskan mengenai APBN dalam fungsi…

a. distribusi
b. alokasi
c. stabilitas
d. legalitas
e. konjungitas

Jawaban: a. distribusi

7. Pembelajaran dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Merupakan salah satu azas penyusunan APBN yaitu...

a. kemandirian
b. prioritas
c. penghematan
d. pengeluaran pembangunan
e. pengeluaran nasional

Jawaban: b. prioritas

Bacaan Lainnya

Informasi: pada saat pembuatan artikel ini, semua informasi, tarif dan persentase terbuat secara akurat. Pinter Pandai tidak bertanggung jawab atas pergantian tersebut, jika dilakukan oleh pihak Pemerintah.

Sumber bacaan: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Wikipedia

APBN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia – Beserta Penjelasan, Contoh Soal dan Jawaban